Kasus pencemaran nama terhadap Bahrul Walidin pada 2020 mengantung. Polisi tidak mencabut atau melanjutkan proses hukum. Padahal kepastian hukum ini yang dinanti Bahrul sejak 2,5 tahun lalu.

Isma harus mendekam di penjara bersama bayinya—saat itu berumur 6 bulan, karena divonis bersalah mencemarkan nama baik Kepala Desa Lhok Puuk, Aceh Utara pada 2021 lalu. Ia dibebaskan dari penjara setelah Kemenkumham memberikan asimilasi atau hukuman di luar tahanan.

Dian Patria dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta karena dianggap mencemarkan nama saat menagih utang Rp25 juta lewat media sosial.

Assa Asso harus mendekam di penjara selama 10 bulan. Padahal ia hanya membikin status di Facebook terkait tindakan rasisme di Surabaya tiga tahun lalu. Saat aktivis di Jawa dibayangi UU ITE, di Papua postingan medsos seperti ini bakal dijerat Pasal Makar.

Jefry Wenda ditangkap setelah mengunggah percakapannya dengan salah seorang polisi di Facebook pribadinya. Ia dituduh melanggar Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemar nama baik. Penangkapan ini, menurutnya, merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang menolak otsus dan pemekaran daerah di Papua.

Sudah lebih dari setahun Sadli, wartawan liputanpersada.com bebas dari penjara. Namun trauma masih menggantung di benaknya. Pria yang dilaporkan Bupati Buton Tengah ini sampai kesulitan memulai kerja jurnalistik lagi, terlebih dugaan kasus korupsi.

Aktivis nelayan, Rusdianto dilaporkan Susi Pudjiastuti lantaran mengkritik kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Facebook. Ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara setelah berjibaku sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga proses itu berakhir, ada satu pertanyaan yang mengganjal sampai saat ini, "apa untungnya Bu Susi memenjarakan saya? dan apa pula untungnya buat saya?"

Kasus yang menimpa Fatia masih menggantung sejak penetapan tersangka Maret lalu. Ia dianggap Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mencemarkan nama ketika menyampaikan hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil terkait pengerahan militer ke Papua.

Anwari tidak pernah menyangka pesan Whatsapp yang ia kirim secara personal dapat membuatnya berhadapan dengan masalah hukum. Pada Juli lalu, ia dihukum bersalah 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta. Ia berharap putusan banding nanti dapat membebaskannya dari kasus pencemaran nama.