Susi harus rela kehilangan anaknya yang baru berusia kurang dari sebulan dalam proses panjang tindak pindana UU ITE. Ia dianggap melanggar pasal pencemaran nama ketika menagih utang perjanjian sewa mobil sebesar Rp30 juta lewat media sosial. Kasus yang bermula sejak 2021 ini belum selesai karena pelapor menuntut Susi membayar denda ratusan juta Rupiah.

Wahyu dan Ana adalah sepasang suami istri yang membuka toko pakaian di sekitar Majelis Taklim Al-Busyro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Juli 2022 lalu, mereka memprotes dan mengunggah konten Tiktok ihwal keberadaan spanduk berisi larangan kepada jemaat untuk berbelanja di toko sekitar majelis. Setelah sempat viral, Wahyu malah dilaporkan dan ditahan karena dugaan melanggar UU ITE.

Kasus pencemaran nama terhadap Bahrul Walidin pada 2020 mengantung. Polisi tidak mencabut atau melanjutkan proses hukum. Padahal kepastian hukum ini yang dinanti Bahrul sejak 2,5 tahun lalu.

Isma harus mendekam di penjara bersama bayinya—saat itu berumur 6 bulan, karena divonis bersalah mencemarkan nama baik Kepala Desa Lhok Puuk, Aceh Utara pada 2021 lalu. Ia dibebaskan dari penjara setelah Kemenkumham memberikan asimilasi atau hukuman di luar tahanan.

Dian Patria dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta karena dianggap mencemarkan nama saat menagih utang Rp25 juta lewat media sosial.

Assa Asso harus mendekam di penjara selama 10 bulan. Padahal ia hanya membikin status di Facebook terkait tindakan rasisme di Surabaya tiga tahun lalu. Saat aktivis di Jawa dibayangi UU ITE, di Papua postingan medsos seperti ini bakal dijerat Pasal Makar.

Jefry Wenda ditangkap setelah mengunggah percakapannya dengan salah seorang polisi di Facebook pribadinya. Ia dituduh melanggar Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemar nama baik. Penangkapan ini, menurutnya, merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang menolak otsus dan pemekaran daerah di Papua.