Sudah lebih dari setahun Sadli, wartawan liputanpersada.com bebas dari penjara. Namun trauma masih menggantung di benaknya. Pria yang dilaporkan Bupati Buton Tengah ini sampai kesulitan memulai kerja jurnalistik lagi, terlebih dugaan kasus korupsi.

Aktivis nelayan, Rusdianto dilaporkan Susi Pudjiastuti lantaran mengkritik kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Facebook. Ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara setelah berjibaku sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga proses itu berakhir, ada satu pertanyaan yang mengganjal sampai saat ini, "apa untungnya Bu Susi memenjarakan saya? dan apa pula untungnya buat saya?"

Kasus yang menimpa Fatia masih menggantung sejak penetapan tersangka Maret lalu. Ia dianggap Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mencemarkan nama ketika menyampaikan hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil terkait pengerahan militer ke Papua.

Anwari tidak pernah menyangka pesan Whatsapp yang ia kirim secara personal dapat membuatnya berhadapan dengan masalah hukum. Pada Juli lalu, ia dihukum bersalah 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta. Ia berharap putusan banding nanti dapat membebaskannya dari kasus pencemaran nama.

Vivi Nathalia, seorang guru piano dan MC didakwa melanggar pasal pencemaran nama baik karena menagih utang kepada kakak iparnya di media sosial. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus Vivi bersalah, sehingga harus menjalani dua tahun hukuman percobaan. Kini, Vivi bisa bernafas lebih lega karena hukuman percobaan sudah tuntas sejak Februari 2022 lalu.

Ayu tak menyangka komentarnya di Facebook bisa membuatnya terancam dipenjara. Ayu dianggap mencemarkan nama baik salah seorang teman di salah satu komunitas yang kerap ia ikuti. Akibatnya, ia berurusan dengan polisi sejak November 2019. Perkaranya berhenti setelah pelapor sepakat untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp 30 juta.

Siti Rubaidah dipisahkan dari kedua anak dan dilaporkan ke polisi oleh suaminya yang saat itu menjabat wakil wali kota Magelang. Ia dituduh melakukan pencemaran nama lantaran membikin petisi kepada Gamawan Fauzi—saat itu Menteri Dalam Negeri, perihal KDRT dan pernikahan siri.

Bermaksud menyampaikan kritik terhadap pembayaran pajak kendaraan melalui Youtube, Benni Eduward malah dijerat pasal pencemaran nama baik UU ITE. Pelapornya ialah salah seorang polisi di Polresta Medan, Sumatera Utara. Setelah mengalami penahanan, dugaan intimidasi dan tindak kekerasan, Benni dihukum bersalah dengan pidana penjara selama 8 bulan.